Tidak hanya itu, sepanjang tahun 2023 BPDAS Benain Noelmina, NTT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanam sebanyak 460 pohon kemiri pada lahan 5 hektar di Oetete, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang dan juga melakukan upaya rehabilitasi hutan sejumlah 152 ribu anakan pohon pada 380 hektar yang tersebar di wilayah TTU 200 hektar dan TTS 180 hektar.

Kepala BPDAS Benain Noelmina NTT, Kludolfus Tuames, SP kepada media ini Rabu 1 November 2023 mengatakan, Pembuatan bangunan KTA berupa Dam penahan dan gully plug dengan bahan batu dan kawat bronjong dilakukan dengan sistem swakelola bersama kelompok tani masyarakat di 4 Kabupaten tersebut.

Ia mengatakan, selain sebagai upaya percepatan pemulihan kawasan kritis dari bahaya erosi, pembuatan bangunan ini juga merupakan upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pelaksana kegiatan.

Ia menambahkan, tujuan membangun bangunan-bangunan itu berfungsi sebagai jebakan sedimen tanah yang yang terangkut oleh aliran air/erosi sehingga mengurangi sedimen terangkut pada saat musim hujan. Dengan adanya BKTA ini, kata dia, hanya air yang akan mengalir ke sungai. Sedimennya bakal tertahan. Bangunan ini juga berfungsi mengendalikan terjadinya longsoran pada badan sungai atau parit karena adanya penahanan oleh pasangan batu.

“Hal yang tidak mungkin dihindari adalah terangkutnya sedimen tanah oleh aliran air ke sungai atau bangunan vital berupa bendungan yang dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan bendungan. Akumulasi sedimen terangkut/sedimentasi pada bendungan dapat menyebabkan berkurangnya umur pakai bendungan sehingga mengganggu tujuan pembangunan bendungan sebagai penampung dan penyedia air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baik untuk sektor pertanian maupun memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari hari,” katanya.

Menariknya, dalam memantau program-program kerja di Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benain Noelmina NTT, Pihaknya memanfaatkan teknologi geotagging

Menurutnya, penggunaan teknologi geotagging adalah cara mendokumentasikan objek kegiatan secara digital dalam data base kegiatan. Upaya ini adalah wujud akuntabilitas, transparansi dan upaya efesiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya baik personil, waktu, peralatan maupun penggunaan keuangan negara. Menurutnya, objek kegiatan yang sudah terbangun dapat secara langsung dilihat pada saat mengakses data base kegiatan dimaksud.

Ia menambahkan, beberapa tujuan yang ingin dicapai aksi perubahan ini adalah, Mewujudkan validitas hasil penilaian atau evaluasi tanaman dan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) hasil kegiatan RHL yang terdokumentasi secara digital dengan baik.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan RHL. “Dengan adanya validitas hasil penilaian atau evaluasi tanaman dan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terdokumentasi secara digital dengan baik, akan memudahkan pemantauan dan penilaian keberhasilan kegiatan serta memberikan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, dan pencapaian output serta outcome kegiatan,” sebutnya.

Selain itu, memberikan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, dan pencapaian output serta outcome kegiatan.

“Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penyelenggaraan kegiatan RHL dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” tandasnya. (*)

Artikel BPDAS NTT Rehabilitasi Hutan Ratusan Hektar Dan Bangun Konservasi Tanah-Air di 4 Kabupaten pertama kali tampil pada Forum DAS NTT.

Kerja sama yang dilaksanakan Kadin NTT dan BPDAS mewakili dunia usaha untuk mendorong agar dunia usaha dapat mengikuti gerakan Ayo Menanam! dan mendorong dunia usaha untuk menanam pohon sebanyaknya bagi daerah dan generasi penerus di NTT.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin NTT, Bobby Lianto pada Rabu, 12 April 2023.

Dalam kerja sama ini, BPDAS menyiapkan bibit-bibit secara gratis di pembibitan Fatukoa yang bisa memenuhi kebutuhan bibit pohon.

“yang penting dipastikan itu ditanam di lahan di NTT. Demi masa depan dan juga menjaga kadar air di NTT,”ungkap Bobby.

BPDAS adalah salah satu unit pelaksana teknis milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di NTT.

BPDAS bertugas untuk membangun DAS. DAS bekerja mengelola bentang lahan atau landscape-nya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah institusi negara yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menjadi lead sector untuk pengelolaan DAS.

Berbicara menyangkut pengelolaan bentang lahan, Kepala BPDAS NTT, Dolfus Tuames mengatakan, urusan pengelolaan DAS selalu melintasi batas administratif desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan lintas batas negara sekalipun.

“NTT sendiri adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mengelola DAS lintas batas negara dengan total 10 DAS Lintas Batas Negara dengan Timor Leste,”lanjut Dolfus dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM di Kupang pada Rabu, 12 April 2023.

BPDAS mengelola bentang lahan yang melintasi batas administratif, dengan lead sector-nya adalah Menteri Kehutanan tetapi Yurisdiksi hanya berada pada kawasan hutan atau salah satu komponen kecil yang ada dalam urusan DAS itu sendiri. Karena urusan DAS mengelola dari puncak gunung sampai dengan pesisir yang berada di hilirnya.

Disampaikan Dolfus, DAS terbagi dalam tiga bagian yaitu Hulu DAS, Tengah DAS dan Hilir DAS.

Hulu DAS biasanya difungsikan untuk tanaman-tanaman fungsi lindung berada. Kemudian tengah DAS biasanya menjadi wilayah pemukiman, tanaman-tanaman industri dan hilir DAS biasanya wilayah-wilayah pesisir yang posisinya paling rendah.

Oleh karena itu, urusan pengelolaan DAS harus memastikan tiga hal yakni : pertama, masyakarat dalam DAS sudah sejahtera atau belum; kedua, sudah terbuat sesuai kewenangan fungsi atau belum dan ketiga, harus memastikan peningkatkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ketiga hal pokok ini hanya bisa tercapai apabila dilakukan kerja kolaboratif. Kuncinya pada koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan anggaran bahkan peran berbagai pihak.

Agar tiga fungsi atau tujuan utama pengelolaan DAS ini tercapai, segala potensi dan kekuatan bangsa harus terlibat bersama untuk melakukan pemulihan lingkungan sehingga peradaban kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Produk mahkota DAS adalah terciptanya air. Air hanya bisa tumbuh apabila land cover (tutupan lahan) bisa ditingkatkan volume atau jumlahnya secara terus- menerus.

“Oleh karena itu, kami menyambut baik kerja sama dengan Kadin NTT dan mengimbau kepada Kadin melalui Ketua Umum Kadin NTT untuk bersama-sama memberikan sumbangsih dalam upaya memperbaiki lingkungan karena kita hidup pada bumi dan tanah yang sama,”ungkap Dolfus yang merupakan kepala BPDAS pertama putra asli NTT .

Sehingga ap pun profesinya, sebetulnya bagaimana mensinergikan potensi dan kekuatan berbagai pihak untuk pulihkan lingkungan.

Ia mengatakan pihaknya menyediakan bibit gratis dengan kekuatan kapital modalnya, Kadin NTT bisa menjadi orang tua asuh bagi masyarakat di mana pun berada.

Sehingga ini bisa menjadi sinergi, saling menolong, bergandengan tangan dalam rangka membangun peradaban kehidupan masyarakat NTT.

Di sisi lain untuk memperbaiki lingkungan, sinergi ini salah satu hal yang sangat baik. Karena ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan juga tidak seimbang, begitu pun sebaliknya jika fokus memperbaiki lingkungan tanpa memperhatikan ekonomi pun akan tidak seimbang.

“Ekonomi dan ekologi harus kita treat sama-sama tetapi tetap memperhatikan keseimbangan,”tutup Dolfus.

Artikel Kolaborasi KADIN-BPDAS Jaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan di NTT pertama kali tampil pada Forum DAS NTT.